PALEMBANG - Pelaksanaan program berobat gartis di Sumsel ternyata menarik perhatian Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Selama beberapa hari di Sumsel, tim monitoring ini akan melakukan survei dan mengkaji pelaksanaanya di lapangan. Selanjutnya, program ini dibawa ke Jakarta dan diusulkan menjadi program nasional.

"Sumsel provinsi pertama yang memberikan jaminan sosial program berobat gratis secara luas," kata Ketua Tim DSJN drg Moeryono Aladin yang melakukan minotoring implemantasi dan sinkronisasi UU No 40/2004, Kamis (10/9). 

Menurutnya, terlaksananya program berobat dan sekolah gratis mulai dari SD-SMA negeri dan swasta adalah bentuk kemauan politik yang kuat dari figur Alex Noerdin sebagai gubernur Sumsel dan pasangannya Wakil Gubernur H Eddy Yusuf. Untuk itu, DSJN memberikan apresiasi yang tinggi. Untuk level kabupaten dan kota di Indinesia sudah banyak yang melaksanakannya, tetapi untuk level provinsi baru Sumsel sebagai provinsi pertama. Untuk menyatukan visi walikota dan bupati dalam satu provinsi bukan hal yang sepele, terlebih latar belakang politik yang berbeda.

"Gubernur berhasil menyatukan semua bupati dan walikota, ini pekerjaan sulit," katanya.

Sementara Wakil Gubernur Sumsel H Eddy Yusuf mengatakan, program berobat gratis di Sumsel membutuhkan dana Rp 240 miliar lebih yang berasal dari APBD provinsi dan Rp 80 miliar dari dana sharing kabupaten/kota di Sumsel.

"Masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan, pemerintah daerah memberikan jaminan mulai dari tingkat rawat di Puskesmas hingga rujukan ke rumah sakit di Provinsi dan nasional,"  katanya.