Terdapat nama Yan Anton Ferdian (Partai Golkar) yang merupakan anak Amiruddin Inoed (bupati Banyuasin), Nadia Basyir (Partai Golkar), anak dari  Basyir BA (mantan ketua DPRD Banyuasin). Berikut, Giri Ramanda NK (PDI Perjuangan), anak Nazaruddin Kiemas (anggota DPR RI), Djafris Ikwansyah (Partai Golkar) yang merupakan anak Karim AR (ketua DPD Partai Golkar Mura).
      Rusdi Tahar, anak Arhandi TB (ketua Bapilu PAN Sumsel), Susanto Adjis (PDI Perjuangan) yang merupakan anak Adjis Saip (mantan ketua DPRD Sumsel). Lalu, Yudhi Rinaldi (PDI Perjuangan). Ia keponakan Dudi Makmun Murod (ketua DPP PDI Perjuangan).
      Selain wajah baru yang merupakan keluarga pejabat dan petinggi parpol, anggota DPRD Sumsel kali ini juga didominasi oleh wajah lama. Sebut saja, Agus Sutikno dari PPP, Bihaqqi Soefyan (Partai Demokrat), H Syaiful Islam (Partai Demokrat).
      Diketahui, ke–74 anggota yang dilantik berasal dari 13 partai politik di Provinsi Sumsel yang mengikuti pemilu legislatif 2009 lalu. Peresmian mereka ditetapkan dengan SK Mendagri No 161.16-660 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009.
      Pelantikan tersebut disaksikan oleh Gubernur Sumsel, Alex Noerdin dan Wagub Eddy Yusuf, serta sejumlah kepala daerah di Sumsel. Di samping, sejumlah anggota Muspida Provinsi Sumsel dan pimpinan partai politik berbaur dengan 1.200 undangan yang memadati ruang paripurna.
        Gubernur meminta agar anggota DPRD Sumsel yang baru dilantik beraktivitas penuh sebagai anggota dewan. Di samping, bersinergi dengan eksekutif dalam memajukan Sumsel. “Jangan hanya ramai ketika pelantikan saja, tetapi tetap penuh dalam persidangan-persidangan dewan selanjutnya,” kata Alex saat memberikan sambutan atas nama Mendagri pada pelantikan anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014.
      Alex menegaskan, antara dirinya dengan anggota dewan adalah sama. Dalam artian, sama – sama dipilih oleh  rakyat. “Jabatan ini adalah amanah. Titipan sementara dari Allah Swt yang harus dipertanggungjawabkan,” ingat Alex.
      Ia juga mengapresiasi prestasi kerja anggota DPRD Sumsel yang lama. Menurutnya, berkat kerja maksimal dari 65 anggota dewan tersebut, APBD Sumsel dapat meningkat dari Rp2,7 triliun menjadi Rp3,2 triliun. "Ini prestasi yang luar biasa,” pujinya.
      Bukan hanya itu, kata Alex, selama ia menjadi gubernur sejak November 2008 lalu (10 bulan 17 hari)  hingga hari ini, sudah dua APBD Perubahan dan satu APBD Sumsel yang berhasil disahkan. “Bahkan, APBD Sumsel tahun 2009 termasuk yang tercepat kedua setelah Provinsi Papua yang disahkan oleh DPRD,” tandasnya.
      Dalam acara pisah sambut juga dilakukan serah terima palu dan buku memori kegiatan dari pimpinan DPRD Sumsel 2004-2009 oleh Zamzami Achmad (ketua DPRD Sumsel lama) dan rekan-rekan kepada pimpinan DPRD Sumsel sementara, Wasista Bambang Utoyo dan A Djauhari.
      Sebelumnya, sebanyak 65 anggota DPRD Sumsel yang lama dan telah bertugas sejak 2004-2009, diberhentikan secara resmi oleh Mendagri. Ke-65 wakil rakyat itu  berasal dari 10 partai politik pada pemilu 2004.
      Berdasarkan catatan DPRD Sumsel, dari 65 orang anggota dewan tersebut empat orang di antaranya meninggal dunia dalam masa bakti sebagai anggota dewan. Sedangkan, proses penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Sumsel terjadi 11 kali.
     Terpisah, pengamat politik Unsri, Dr Ardiyan Saptawan MSi menilai, masuknya sejumlah keluaraga pejabat dalam lembaga DPRD Sumsel tak menjadi masalah yang prinsip. Hanya,  menurutnya hal tersebut mengadung risiko anggota dewan menjadi kurang kritis dalam menyikapi kondisi masyarakat.
    “Tak masalah karena dalam teori kepemimpinan, itu ada kepemimpinan yang diwariskan. Namun, kepemimpinan seperti itu harus diasah dengan pengalaman. Jika tidak mereka tidak akan kritis,” katanya.
        Ardiyan juga mengkhawatirkan kontrol lembaga dewan menjadi terganggu, karena ada budaya ewuh pakewuh (serba tidak enak). “Yang penting, harus bisa menyerap aspirasi masyarakat ketimbang aspirasi pemerintah mengingat beberapa anggota berasal dari kalangan keluarga pejabat,” pungkasnya.  (mg16)