Selasa, 27 Oktober 2009 17:00 WIB

"Saya ingin meluruskan pemberitaan soal TAA karena berbagai opini dan komentar bermunculan, bahkan ada yang mengatakan kalau TAA gagal. Ada lagi berpendapat sejak awal sudah diprediksi gagal dan banyak lagi komentar," ungkap Alex Noerdin ketika menggelar jumpas pers, Senin (26/10) pukul 14.00 sampai pukul 15.30 di ruang rapatnya yang dihadiri Kepala Bappeda Sumsel, Yohanes L Toruan, Asisten II, Eddy Hermanto, Ketua DPRD Sumsel Toni Wasista Bambang Utoyo dan Karo Hukum dan HAM Ardani SH.

Pemprov Sumsel punya alasan kenapa TAA  harus berhasil dan jadi kenyataan. Keberadaan TAA adalah pintu gerbang  untuk mengeluarkan semua sumber daya yang dimiliki Sumsel. Dan jalan lain tidak ada. Contohnya, 48 persen cadangan batubara nasional ada di Sumsel, sayangnya hanya bisa dikeluarkan 10 juta ton per tahun dengan kereta api.

"Ini kesempatan kita untuk memanfaatkan Sumber daya alam kita, yang sekitar 23 tahun lagi jika  energi alternatif yang murah, efisien dan unlimeted terjangkau harganya, pada saat itulah batubara tidak lagi ada harganya. Paling lama 20-30 tahun lagi batubara tidak laku lagi, artinya masih ada 17.700.000 ton kalau dikalikan Rp 8.000 dolar/ton maka akan menghasilkan 1,5 triliun dolar Amerika. Sedangkan sumsel hanya perlu 23 miliar dolar untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur di tingkat kecamatan, listrik air bersih di desa dan bea siswa sampai program strakta III (s3).

"Kalau sampai hal itu terjadi, maka yang salah adalah kita yang tidak bisa memanfaatkannya," papar Alex.

Selain itu, alasan TAA harus jadi karena sudah ratusan miliar dana APBD Sumsel dikeluarkan hanya untuk membangun jalan raya Palembang-TAA sepanjang 72 KM sebesar Rp 407 miliar dengan memakai tahun jamak. "Kalau TAA tidak diteruskan, kembali kita sudah merugi," tegas Alex.
Untuk membangun TAA, Alex Noerdin sedikit mengubah orientasi berpikir, dimana pembangunan TAA tidak memakai dana APBD maupun APBN tetapi full swasta. Untuk mengetahui calon investor ini layak atau tidak, maka dicari konsultan hukum dan keuangan dengan cara tender terbuka. "Kalau ada pakar hukum atau praktisi hukum lokal, mengaku tidak dilibatkan, itu salah mereka. Kenapa tidak ikut mendaftar. Konsultan diperlukan untuk menilai investor sehingga kita ditipu lagi seperti dahulu," katanya.
Terbentur Birokrasi

Dalam pelaksanaanya, ternyata ada kendala di FS TAA 1997 yang ternyata tidak up to date lagi sehingga harus ada pra FS terbaru. Selain itu yang paling krusial adalah Keppres No 80/2003 yang mengharuskan semua proyek harus melalui proses tender.

"Kalau uang negara, memang harus dilakukan proses tender. Tetapi ini kan uang investor asing, mereka tidak mau uang mereka ditenderkan," kata Alex Noerdin.

Benturan inilah yang menjadi kendala untuk program pembangunan TAA. Namun begitu, Pemprov Sumsel sudah memiliki solusi dengan melaksanakan opsi II, yakni swasta murni dan pemerintah hanya memfasilitasi saja.

"Misalnya pembukaan lahan untuk jalur khusus KA Batubara dan jalan raya, ganti ruginya investor yang membayar, bukan pemerintah daerah," katanya.

Terkait dengan mundurnya dua konsultan yang ditunjuk sebagai pemenang tender, Alex Noerdin memberikan kesampatan kepada Ketua Bappeda Ir Yohanes L Toruan. Menurut Yohanes, kedua konsultan belum bekerja dan waktu yang diberikan sudah habis sehingga sesuai kesepakatan mereka harus mundur dan Pemprov Sumsel tidak ada kewajiban untuk membayar mereka.

"Di posisi ini, Pemprov Sumsel tidak dirugikan dari sisi keuangan. Hanya dari sisi waktu mungkin saja, karena harus kembali membuat Pra FS," katanya.