Gubernur Sumatera Selatan, Ir H Alex Noerdin memberikan masukan-masukan mengenai penyusunan rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 2010-2014, terutama soal masalah pengamalan mengelola pendidikan gratis di Sumatera Selatan di Kantor Depertemen Pendidikan Nasional, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Usai memberikan paparannya guna penyusunan Renstra Depdiknas 2010-2014 tersebut, Alex langsung diterima Mendiknas, Prof Dr Ir Muhammad Nuh dalam ruangan khusus.
Menurut Alex, pengalaman mengelola pendidikan gratis ini sejak dia menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. "Pertama memang banyak yang menentang soal pendidika gratis, tapi setelah mereka memahami akhirnya program pendidikan gratis bisa diterima masyarakat,"tambahnya.
Awalnya, kata Alex, memang terjadi prokontra, misalnya guru akan terkurangi pendapatannya, mutu pendidikan gratis tak bagus. "Namun semua
itu, saya bisa yakinkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka yang pertama perlu diperhatikan adalah kesejahteraan guru. Maka guru dulu disejahterakan,"terangnya.
Tidak perlu khawatir soal mutu pendidikan gratis, lanjutnya, konsepnya awalnya adalah yang penting jangan sampai anak-anak tak bersekolah, berkeliaran di jalaan, hanya karena orang tuanya tidak mampu. "Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak sekolah, hanya soal biaya, karena sekarang
sudah gratis. Nah, sambil berjalan soal mutu kita perbaiki kekurangannya,"jelasnya sambil mendapat aplause dari peserta diskusi.
Adapun peserta diskusi yang berjumlah sekitar 30 orang itu sebagian besar adalah intelektual, Rektor, praktisi pendidikan, Staff khusus Mendiknas Prof Dr Ir Abdullah Alkaff dan pakar marketing Hermawan Kertajaya, dan Dirjen Pendidikan Islam (Depag), Prof Dr Muhammad Ali.
Lebih jauh kata Alex, kunci kesuksesan mengelola pendidikan gratis itu terletak kemampuan Gubernur dalam mengkoordinasikan dengan para bupati dan walikota. "Sumsel memiliki 15 Kabupaten/kota, jadi ini soal bagaimana
kemampuan Gubernur melakukan koordinasi dengan para bupati/walikota. Ditempat kemungkinan saja, ada masalah soal koordinasi ini, tapi di Sumsel
tidak ada,"paparnya.
Dikatakannya, pengelolaan sekolah gratis itu bisa dibiayai dari APBN dan ditambah dengan ABPD Propinsi dan APBD Kabupaten/kota. "Kalau menggunakan dana APBD Propinsi saja tak cukup, karena itu perlu keterlibatan bupati/walikota dalam APBD-nya masing-masing. Karena itu anggota
DPRD, bupati dan walikota yang tak mendukung pendidikan gratis, alias tak pro rakyat, saya kampanyekan tak usah dipilih lagi,"tegasnya.
Namun, ungkap Alex, program pendidikan gratis ini tak selamanya dilaksanakan. "Program ini tak selamanya dilaksanakan. Nanti kalau pendapat masyarakat sudah diatas rata-rata, maka subsidi untuk pendidikan gratis itu akan dicabut,"tandasnya.
Langkah Alex tampaknya mendapat pujian dari para praktisi pendidikan, termasuk pakar marketing internasiona, Dr Hermawan Kertajaya yang hadir
dalam Fokus Group on Discus (FGD).
Menurutnya, propinsi di Indonesia akan banyak mengalami kemajuan kalau dipimpin Gubernur seperti Alex Noerdin. "Inilah sebenarnya yang
diperlukan Indonesia, pemimpin yang birokrat dan sekaligus entreprenuer. Mereka menjalankan program, tak perlu menunggu juklak dan juknis.
Yang penting itu targetnya rakyat,"ucapnya.
Ahli marketing FEUI mengaku ingin membantu dan melengkapi langkah Gubernur Sumsel, Alex Noerdin dalam mengembangkan proyek pendidikan gratis. "Yang jelas, branding (trade mark) dari pendidikan gratis perlu disempurnakan, sehingga bisa dipahami secara utuh oleh masyarakat,"terangnya.
Lebih jauh kata Hermawan yang sering memberikan nasehat pada pemerintahan Malaysia memuji Alex sebagai negarawan pendidikan.
Ket Gambar :
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin bersama Mendiknas usai memberikan Paparan pada Diskusi Finalisasi Renstra Pendidikan tahun 2010-2014 di Depdiknas Jakarta, Selasa (19/11)
