PALEMBANG – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Prof Dr Armida S Alisjahbana MA minta setiap daerah untuk tidak menggantungkan pembangunan dari dana APBN dan APBD. Gubernur, Walikota dan Bupati dituntut berpikir cerdas untuk menarik investasi dari swasta (investor) untuk pembangunan sehingga APBN/APBD dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat

"Dana dari pemerintah dapat digunakan untuk kepentingan yang lain untuk kemakmuran rakyat," katanya saat membuka Rencana Pembangunan Jangan Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 di Palembang, Rabu (7/6).

Selain itu diimbau, untuk pembangunan multimoda antar daerah juga harus ada singkornisasi sehingga pembangunan multimoda, seperti pembangunan jembatan Selat sunda yang akan menghubungkan Sumatera dan Jawa bisa terwujud 10 tahun kedepan.

Pembangunan tidak bisa hanya berasal dari dana pemerintah karenanya agar pembangunan yang ada dapat berjalan dengan baik, kiranya dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui pelung investasi. Dengan begitu pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lainnya dapat terwujud seperti pembangunan jembatan penghubung antara Sumatera dan Jawa.
Kerjasama dengan swasta dapat dilakukan seperti pembangunan jembatan, pelabuhan, jalan batas provinsi dan jalan nasional dengan cara singkronisasi pembangunan melalui RPJMN ini. Apalagi, pada saat ini semua Gubernur dari Sumsel, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung turut hadir. Untuk itulah, permasalahan yang ada harus dibahas lebih lanjut untuk kemajuan bersama.

“Kita ingin mewujudkan pembangunan jembatan penghubung antara Sumatera dan Jawa. Tetapi, waktu yang dibutuhkan 10 tahun mendatang. Untuk itu, setiap daerah  dapat mendukung sehingga mewujudkan layanan multimoda yang lengkap,” ujar katanya.

Sementara Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, untuk pembangunan kawasan multimoda pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin menarik investasi seperti pembangunan rel kereta api, pelabuhan, pesawat dan lainnya. Dengan begitu dana APBD Sumsel tidak akan terganggu. 

“Untuk pembangunan kita menerapkan sistem BOT. Jadi dengan ini APBD tidak terganggu sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti sekolah gratis dan pendidikan gratis,” ujar dia.

Kemudian, Sumsel juga terpacu dengan visi Sumsel untuk lebih baik dijadikan pedoman  mengambil kebijakan jangka panjang dan jangka pendek. Dalam RPJMD 2008-2013 Sumsel memrioritaskan peningkatan pengembangan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, dan peningkatan SDM.

“Dalam RPJMD 2008-2013, telah ditetapkan Provinsi Sumsel pada 2013 adalah Sumsel sejahtera dan terdepan, bersama masyarakat yang cerdas dan berbudaya,” katanya.

Menurut Alex, tahun 2010 sangat penting untuk mengevaluasi pencapaian sasaran dalam RPJMD, sehingga program pembangunan yang diusulkan pada 2011 dapat disesuaikan untuk mencapai target yang diinginkan. Dimana, berbagai isu strategis yang menjadi tantangan sekaligus peluang, harus dihadapi dalam pembangunan di Sumsel salah satunya globalisasi perdagangan dunia.

“Kondisi ini harus diwaspadai, pemerintah akan memperhatikan sektor penting yang kemungkinan meningkatkan angka pengangguran dan guna  mengantisipasi pertambahan penduduk miskin di Sumsel. Untuk itu, Pemprov Sumsel akan mengembangkan infrastruktur, menyiapkan institusi keuangan yang handal dan menyiapkan SDM dengan standarisasi tenaga kerja melalui peningkatan pendidikan dan sertifikasi tenaga kerja,” bebernya.

Alex membeberkan, saat ini jumlah penduduk miskin di Sumsel tercatat pada Maret 2009 sebanyak 1.167.870 orang, namun jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar  81.740 orang dari 2008.

Menanggapi pembangunan infrastruktur tanpa mengandalkan APBN dan APBD, Gubernur menjelaskan, Pemprov Sumsel sudah melakukannya, yaitu membangun fasilitas-fasilitas olahraga serta merencanakan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan Tanjung Api-api, bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu investor.

Hal itu dimaksudkan agar dana alokasi yang ada di kas  pemerintah tidak banyak terganggu untuk infrastruktur, melainkan benar-benar untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti berobat gratis, sekolah gratis, bantuan hukum gratis dan lainnya.