PERSELISIHAN PILKADA SEBAIKNYA DISELESAIKAN DIDAERAH

Perselisihan yang terjadi dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
sebaiknya dapat diseselesaikan di daerah tempat berlangsungnya Pilkada itu
sendiri tidak perlu sampai ke Jakarta, mengingat biaya yang akan timbul dari
permasalah ini tidak sedikit.
Hal itu dikemukakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi pada diskusi
Rapat Kerja Gubernur se Indonesia yang di buka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
di Hotel Clarion  Makasar, Selasa (19/10).
Dicontohkan oleh Gamawan seandainya perselisihan itu terjadi didaerah paling
ujung di Indonesia tentunya akan memerlukan biaya yang tidak Sedikit, "coba
saudara bayangkan apabila hal seperti itu terjadi didaerah paling ujung berapa
biaya untuk menghadirkan para saksi, kemudian berapa biaya untuk membawa barang
bukti dan lain sebagainya, ini tentunya sangat mahal sekali" Ujar Gamawan.
Dikatakan Gamawan dari 244 Pilkada yang diselenggarakan 173 diantaranya masuk ke
Mahkamah konstitusi karena terjadi perselisihan, Hal ini tentunya bukan hanya
memakan biaya tetapi juga membutuhkan waktu yang lama.
Masih menurut Gamawan di alam demokrasi seperti saat ini perselisihan itu hal
yang wajar itu adalah Merupakan dinamika dari demokrasi itu sendiri, namun
Mendagri berharap kiranya hal seperti itu dapat diminimalisir Sehingga tidak
terlalu banyak menguras energi, Karena apapun system yang kita anut tujuan
akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam Diskusi Raker Gubernur se Indonesia selain mendatangkan Nara Sumber
Mendagri Gamawan Fauzi, juga Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Joko
Suyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto dan Komjen Imam Sujarwo
dari Mabes Polri
Sementara itu Presiden susilo Bambang yudhoyomo dalam amanatnya Ketika membuka
Rapat Kerja Gubernur se Indonesia berharap kepada para Gubernur untuk melakukan
beberapa langkah diantaranya menjaga kerukunan sosial dan menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat, hal ini penting mengingat akhir akhir ini sering terjadi
gesekan-gesekan ditengah tengah Masyarakat, oleh karena itu menurut Presiden
para Gubernur harus bisa mengantisipasinya dengan baik, yaitu dengan mengambil
tindakan yang cepat dan tepat dan dengan tetap melakukan koordinasi yang baik
dengan pihak pihak terkait seperti aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh
agama, cendikiawan dan lain sebagainya, ini semua disampaikan karena karena
menurut Presiden Gubernur adalah merupakan Wakil Presiden di daerah. 
Untuk menindaklanjuti hal itu menurut Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin
perlu adanya Penegasan dari Pemerintah Pusat agar memudahkan para Kepala Daerah
dalam melakukan koordinasi terutama dengan Lembaga Vertikal yang ada didaerah
seperti Kodam dan Polda.  Menanggapi tawaran Kepala Badan Intelijen Nasional
(BIN) Sutanto yang memeprsilahkan para Kepala Daerah untuk melakukan koordinasi
dengan aparatnya didaerah Alex Noerdin menyambut baik hal itu. "Kita sambut baik
tawaran Pak Tanto" katanya.


-Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dan Meneg PAN-RB EE Mangindaan sebelum Pembukaan
Raker

-Gubernur Sumsel H Alex Noerdin bersama Menko Polhukam menjelang pembukaan Raker

-Gubernur Sumsel H alex Noerdin ketika melakukan Diskusi
Gubenur Sumsel H Alex Noerdin dan Gubernur Aceh rawadi Yunus